PERTANYAAN TENTANG PJN DAN KODE ETIK NOTARIS – Bag.1

HIMPUNAN SOAL  PERTANYAAN TENTANG PERATURAN JABATAN NOTARIS & KODE ETIK/ETIKA PROFESI  NOTARIS
PENDAHULUAN
Sebagai evaluasi dan penjabaran dari catatan saya dalam tulisan ini, himpunan soal/pertanyaan ini saya sajikan khusus bagi para (Ass.) Dosen dan para Mahasiswa Pendidikan Program Magister KeNotariat an Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Catatan ini merupakan salah satu usaha saya dalam membina dan memajukan studi Kenotariatan tersebut. Dengan cara banyak berlatih memecahkan '1001' macam soal, maka diharapkan agar mereka yang mempelajari dan mendalami studi tersebut, setelah benar-benar memahami sehingga lancar dalam menempuh ujian-ujian dan menghayati Tugas dan Jabatannya sebagai Notaris, kelak dikemudian hari. Dengan demikian dalam menjalankan praktek notariat kelak pun — insya Allah — tidak akan kaku. Jawaban-jawaban soal-soal yang dihimpun dalam tulisan ini terdapat dalam berbagai literatur yang saya acu-/referensi-kan. Pertanyaan-pertanyaan/soal-soal dalam kumpulan ini saya bagi dalam beberapa Bab, yaitu :

-	Bab I soal-soal yang menyangkut sejarah dan perkembangan notariat, baik umum, maupun khusus, yaitu tentang notariat antar bangsa dan di Indonesia.
-	Bab II soal-soal yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (termasuk Honorarium).
-	Bab III soal-soal yang ada sangkut pautnya dengan Asosiasi Notaris/Notariat.
-	Bab IV soal-soal yang bertalian dengan Kode Etik Notaris.
-	Bab V soal-soal tentang Pendidikan Notaris/Notariat.
-	Bab VI lain-lain.

Catatan : maksud kata “saya” di sini ditujukan kepada Yth. Notaris Herman Adriansyah, SH

BAB I TENTANG SEJARAH DAN PERKEMBANGAN NOTARIAT
Bagian Satu (Umum/Global)

1.

a.

Sejak kapan masyarakat dunia mengenai tulisan (Bld. "het schrift")?

Perintah Pembentukan Jabatan Notaris Oleh Undang-undang

Dalam Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia maupun UUJN 2004 tidak terdapat perintah agar dibentuk suatu jabatan yang disebut sebagai “Notaris”. Sehingga dasar hukum untuk pembentukan Jabatan Notaris bukan kehendak dari kedua peraturan tersebut.

Memang benar bahwa kedua peraturan tersebut memuat pengertian dari “Notaris”, namun dari pernyataan tersebut berarti “Jabatan Notaris” sudah terbentuk terlebih dahulu sebelum kedua Peraturan tersebut berlaku.

Lalu Peraturan manakah yang secara implisit memerintahkan agar segera dibentuk suatu “Jabatan Notaris” agar tercipta Kepastian Hukum pada hamparan ranah Hukum Keperdataan ?

PENGWIL INI DIY – PENUTUPAN REGISTRASI UKE NOTARIS PERIODE 2011

Mengacu kepada Pemberitahuan Pengwil INI DIY melalui Yth. Bp. Heri Sabto Widodo SH, Humas INI DIY pada Harian Kedaulatan Rakyat Online, Pelaksanaan Pendaftaran Ujian Kode Etik Notaris yang diselenggarakan oleh Yth. Pengwil DIY akan berakhir hari ini tanggal 19 Mei 2011 (masih terbuka s/d jam kerja berakhir hari ini).

1.	Tempat Registrasi/Pendaftaran Ujian Kode Etik Notaris Pengwil INI DIYogyakarta :
	KANTOR SEKRETARIAT BERSAMA INI-IPPAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
		Jalan S.Parman No 87 Patangpuluhan Wirobrajan Jogjakarta
		Tel. : (0274)-371547
2.	Waktu Pelaksanaan Ujian

PENGAWASAN NOTARIS

Pengawasan notaris menurut UUJN (pasal 67-81) Notaris merupakan jabatan yang mandiri dan tidak memiliki atasan secara struktural, jadi notaris bertanggung jawab langsung kepada masyarakat.

Pengawas notaris adalah menteri Hukum dan HAM, yang dalam rangka mengawasi notaris membentuk majelis pengawas dengan unsur:

1. Pemerintah; Sebagai penguasa yag mengangkat pejabat notaris.
2. Notaris; Notaris dilibatkan karena notaris yang mengetahui seluk-beluk pekerjaan notaris.
3. Akademisi. Kehadirannya dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum, karena lingkup kerja notaris bersifat dinamis dan selalu berkembang.

Yang diawasi oleh majelis pengawas:

1. Tingkah laku notaris;
2. Pelaksanaan jabatan notaris;
3. Pemenuhan kode etik notaris, baik kode etik dalam organisasi notaris ataupun yang ada dalam UUJN;

Organisasi notaris adalah wadah perkumpulan notaris. Di Indonesia, hanya ada satu organisasi yang diakui yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI telah ada dari awal munculnya profesi notaris di Indonesia. Wadah yang diakui hanya satu karena wadah profesi ini memiliki satu kode etik. Dan juga diakui oleh Departemen Hukum dan HAM, sesuai dengan keputusan menteri Hukum dan HAM No.M.01/2003 pasal 1 butir 13.

PEMBERHENTIAN NOTARIS

Pemberhentian Notaris menurut UUJN (pasal 8-14)

Pemberhentian notaris bisa dikarenakan 3 hal, yaitu:

1. Notaris berhenti dari jabatannya dengan hormat, karena:

1. Meninggal dunia;
2. Berumur 65 tahun, yang berarti memasuki masa pensiun, kecuali diperpanjang sampai umur 67 tahun apabila sehat;
3. Permintaan sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani atau jasmani, dibuktikan dengan kinerja yang bruk selama 3 tahun berturut-turut;
5. Merangkap jabatan.

2. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

1. Dalam proses pailit atau penundaan pembayaran utang; Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah keadaan tersebut telah selesai.
2. Berada di bawah pengampuan; Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah keadaan tersebut telah selesai.
3. Melakukan perbuatan tercela; Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah masa pemberhentian sementara berakhir (masa pemberhentian sementara maksimal 6 bulan).
4. Melanggar kewajiban dan larangan jabatan

Notaris yang bersangkutan dapat dipulihkan haknya setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Dalam hal merangkap jabatan, notaris wajib mengambil cuti dan memilih notaris pengganti. Jika tidak memilih notaris pengganti, maka MPD akan menunjuk notaris lain sebaga pemegang protokol notaris. Setelah tidak lagi merangkap jabatan dapat kembali menjadi pejabat notaris.

3. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena:

1. Dinyatakan pailit atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
2. Berada di bawah pengampuan selama lebih dari 3 tahun;
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris;
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

PEJABAT SEMENTARA NOTARIS

Pejabat sementara notaris, yaitu seseorang yang untuk sementara menjalankan jabatan notaris bagi notaris yang:

1. Meninggal dunia;
2. Diberhentikan;
3. Diberhentikan sementara.

NOTARIS PENGGANTI

NOTARIS PENGGANTI

Notaris pengganti adalah orang yang diangkat sementara untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris (UUJN pasal 1 angka 3). Syaratnya (UUJN pasal 33 angka 1):

1. WNI;
2. Cukup umur (27 tahun);
3. Berijazah sarjana hukum;
4. Telah berkerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut.

Notaris pengganti habis masa kerjanya setelah masa cuti notaris selesai.

NOTARIS PENGGANTI KHUSUS

Notaris pengganti khusus ialah seseorang yang diangkat sebagai notaris untuk menggantikan seorang notaris, untuk membuat akta tertentu, karena di daerah kabupaten atau kota tidak ada notaris lain, sedangkan notaris yang menurut ketentuan UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud (UUJN pasal 1 angka 4), syaratnya sama dengan notaris pengganti, yaitu:

1. WNI;
2. Cukup umur (27 tahun);
3. Berijazah sarjana hukum;
4. Telah berkerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut.

Notaris pengganti khusus ditunjuk oleh majelis pengawas daerah, dan ahnaya berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan notaris dan keluarganya. (UUJN Pasal 34 ayat 1). Notaris pengganti khusus tidak disertai dengan penyerahan protokol notaris (UUJN pasal 34 ayat 2).

 sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris

HAK CUTI NOTARIS

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki jam kerja yang tidak terbatas.

Untuk itu notaris memiliki hak cuti.

Ketentuan mengenai cuti notaris menurut UUJN (pasal 25-32):

1. Hak cuti bisa diambil setelah notaris menjalankan jabatannya secara efektif selam 2 tahun;
2. Selama cuti, notaris harus memilih notaris pengganti;
3. Cuti bisa diambil setiap tahun atau diambil sekaligus untuk beberapa tahun;
4. Setiap pengambilan cuti maksimal 5 tahun sudh termasuk perpanjangannya;
5. Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti paling lama ialah 12 tahun;
6. Permohonan cuti diajukan ke:

• Majelis pengawas daerah, untuk cuti tidak lebih dari 6 bulan;
• Majelis pengawas wilayah, untuk cuti 6 bulan sampai dengan 1 tahun;
• Majelis pengawas pusat, untuk cuti lebih dari 1 tahun.

7. Selain notaris itu sendiri, dalam keadaan terdesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris dapat memohonkan permohonan cuti kepada majelis pengawas;
8. Apabila permohonan cuti diterima maka akan dikeluarkan sertifikat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
9. Apabila permohonan cuti ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka penolakan itu harus disertai oleh alasan penolakan;
10. Notaris yang cuti wajib menyerahkan protokol notaris ke notaris pengganti.

• Apabila pada saat cuti, notaris meninggal dunia, maka notaris yang menggantikannya menjalankan jabatannya. Suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris wajib melaporkannya kepada majelis pengawas daerah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak notaris itu meninggal.

 sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris

KEDUDUKAN DAN FORMASI NOTARIS

Kedudukan Notaris

-          Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

-      Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dlaksanakan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

-      Notaris dapat membuat perserikatan perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama notaris, dengan tetap memperhatikan kemadirian dan kenetralannya dalam menjalankan jabatan notaris.

-          Setiap notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan formasi notaris.

-       Formasi notaris ditentukan oleh menteri Hukum dan HAM, dengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris.

Formasi notaris ditentukan berdasarkan:

• Kegiatan dunia usaha;
• Jumlah penduduk;
• Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulannya.

 sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris